18 September 2018

Layanan Logistik untuk UKM

Layanan jasa transportasi sekarang ini berubah total sejak ada Grab dan Uber di belahan dunia. Di Indonesia, kita bersyukur memiliki Go-Jek sebagai layanan transportasi online yang sepertinya berhasil "melawan" dominasi Grab dan Uber. Go-jek awalnya hanya melayani jasa antar penumpang menggunakan sepeda motor. Pilihan sepeda motor mungkin karena saat itu dianggap paling mudah dikelola, murah dari sisi partner-driver karena cukup menyediakan sepeda motor (range harga sepeda motor di 15-20 juta saja), potensi market yang besar serta tidak adanya regulasi yang mengatur jenis layanan transportasi di negara kita. 

Sejalan waktu, Go-Jek memberikan layanan yang semakin berkembang dan semakin lengkap. Mulai dari layanan massage on the spot, layanan antar makanan, jasa taksi online, jasa kirim barang dan jasa beli obat. Untuk jasa kirim barang, saya tertarik menggunakan layanan Same Day Delivery-nya yang relatif murah dibanding jasa kirim barang seketika. Jasa ini saya gunakan bilamana saya memiliki kelonggaran waktu dalam project yang saya kerjakan dan volume barang yg ingin dikirim berukuran kecil. Fitur inilah yang ingin saya bahas dan semoga pembaca melihat ini sebagai alternatif pengiriman yang menopang bisnis yang dijalankan.

Pesanan barang dari satu supplier di daerah Mangga Besar Jakarta ke Srengseng Sawah, Jagakarsa, hanya 15 ribu rupiah
Tapi aplikasi tetaplah aplikasi. Algoritma atau design thinking aplikasi yang bersangkutan, kehebatan investor Go-Jek (start-up ini pernah dibeli oleh SEQUIA - pemodalnya Microsoft & Apple - pun tak lepas dari bugs dan kelemahan-kelemahan layanan. Contohnya saya pesan untuk mengantarkan barang kemarin sore, prediksi dalam aplikasi Go-Jek pick-up time akan berkisar pada maksimum pukul 16.10, gak taunya pukul 16.20 masih belum tiba juga, yang artinya harus saya cancel karena pukul 16.30 si toko sudah siap-siap tutup dan harus fokus mengerjakan pembukuan harian. Hari ini Selasa, 18 September 2018 saya pesan lagi pukul 08.01 agar bisa punya range waktu yang lebih lama. Setelah saya cek ke toko penjual barang yang saya pesan, gak taunya belum juga diambil, padahal saat tulisan ini dibuat waktu telah menunjukkan pukul 16.24. You pay peanuts, you get monkey! 😠

Pesanan berikutnya yaitu dua barang saya beli di kawasan Salemba. Ada dua titik di dua toko berbeda. Saya pesan dari jam 08.40-an, alhamdulillah layanan yang saya gunakan yaitu Deliveree, cepat responnya dan sudah tiba di lokasi, bahkan 1,5 jam dia sudah nongkrong padahal toko-toko di kompleks trade center tsb belum buka. Alhasil saya harus membayar biaya tunggu Rp 20.000,- untuk 1/2 jam, karena 1 jam digratiskan oleh pengelola Deliveree, dan saya tentunya harus menggantibiaya parkir juga. Total 200.000,- yang kami bayarkan dengan rincian 160.000 biaya transport, parkir 14 ribu rupiah serta biaya tunggu. 
Layanan tampilan "real time location" Deliveree
Deliveree lebih murah dibanding layanan pesan antar barang menggunakan mobil milik Go-Jek yaitu Go-Box. Untuk itu saya akan memilih menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu, kecuali jika driver not-available, maka terpaksa menggunakan jasa lain yang lebih mahal. Layanan aplikasi transportasi online dari Thailand ini sedikit demi sedikit diperbaiki rupanya, sehingga makin memanjakan para penggunanya. Tadi saat saya bertanya soal biaya tambahan "waktu tunggu", si Customer Service rupanya menjelaskan ada layanan untuk korporat atau bisnis. Di mana kita bisa membayar layanan di akhir bulan, wah menarik sekali. Semoga saja produk jualan filter air rumah tangga kami lebih laris lagi sehingga bisa rutin menggunakan jasa Deliveree. 

Demikian sedikit share saya untuk rekan-rekan pengusaha, semoga dapat bermanfaat. Kita tidak perlu menyicil kendaraan niaga untuk jasa layanan antar sekitar Jabodetabek. Cukup gunakan layanan online transportasi seperti ini saja. Lebih mudah, murah dan bebas beban investasi. 


Salam ngopi-ngopi.. 🍵


03 September 2018

JOUSAIRI HASBULLAH: Pelajaran dari Demografi Masa Kolonial

Pelajaran dari Demografi Masa Kolonial
JOUSAIRI HASBULLAH , Kompas Opini
3 September 2018
 
Hasil Sensus Penduduk 1930, di masa kolonial, memberi banyak pelajaran. Betapa bangsa yang besar, tetapi dengan mudah dikuasai oleh bangsa kecil. Terlepas dari pemberontakan yang heroik di beberapa tempat, secara umum anak-anak bangsa ini, dari perspektif demografis, ”dengan gembira” mendukung penjajah. Mengapa hal ini terjadi?

Pelajaran sejarah selama ini tidak pernah menyajikan data bagaimana distribusi dan komposisi demografis penduduk penjajah di tanah jajahan dan apa maknanya. Bidang keilmuan sejarawan memang bukan mengandalkan data kuantitatif. Sebaliknya, bagi statistisi, data kuantitatif sangat menarik, misalnya dalam menelaah laporan yang terhimpun dalam ”Volkstelling: Overzicht Voor Nederlandsch-Indie” 1930. Publikasi statistik ini memperlihatkan tidak saja sekadar angka penduduk, tetapi juga mentalitas kita sebagai bangsa yang lemah.

Penduduk”Nederlandsch-Indie”

Armada VOC datang ke Nusantara hanya membawa ratusan orang, dipimpin oleh Cornelis de Houtman tahun 1596. Mereka dengan mudah mendarat dan disambut dengan damai. Pada tahun 1622 VOC memiliki 143 anggota pasukan keamanan. Dari jumlah itu, hanya 57 orang Belanda, sisanya adalah tenaga bayaran dari sejumlah negara di Eropa.

Tahun 1674 penduduk Jawa telah mencapai 3 juta orang. Batavia waktu itu telah dihuni oleh 27.068 penduduk; dan jumlah penduduk Eropa—yang terdiri atas beragam asal-usul karena pegawai VOC direkrut dari sejumlah negara—sebanyak 2.024 orang saja.

Penguasaan VOC kemudian diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Setelah lebih dari 300 tahun bercokol di Indonesia (Nederlandsch-Indie), tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia berkembang pesat mencapai 60,7 juta jiwa, dengan komposisi 59,1 juta penduduk pribumi (inlanders), 240.417 orang Belanda dan turunan Eropa lainnya, keturunan China berjumlah 1,2 juta jiwa (lima kali lipat jumlah orang Belanda), sisanya penduduk keturunan Arab dan lainnya.

Dari total 240.000-an penduduk Belanda di Indonesia, 193.000 orang tinggal di Pulau Jawa. Sedikit sekali yang menyebar di luar Jawa. Di seluruh Sumatera yang berpenduduk 8,2 juta jiwa, hanya 28.496 orang Belanda. Di Kalimantan dan Sulawesi yang jumlah penduduknya telah mencapai 6,4 juta jiwa, hanya 14.000 orang Belanda, termasuk bayi dan orangtua.

Penduduk Belanda (dan turunan Eropa lainnya) umumnya terkonsentrasi hanya di beberapa kota besar, seperti Jakarta (37.100 orang), Surabaya (25.900), Bandung (19.600), Semarang (12.600), Malang (7.400), dan Bogor/Buitenzorg (5.200). Di luar Jawa hanya tiga kota yang penduduk Belanda-nya lebih dari 2.000 orang, yaitu Medan (4.300), Padang (2.600), dan Makassar (3.400). Selebihnya, penduduk Belanda menyebar dalam jumlah yang sangat kecil.

Sekadar contoh, di Bekasi yang jumlah penduduknya pada tahun 1930 telah mencapai 202.000 jiwa, hanya ada 22 penduduk Belanda (sekitar lima rumah tangga). Di wilayah-wilayah kecil lainnya: di Menggala Lampung ada delapan penduduk Belanda, di Tandjung Balai hanya ada 10 orang, Kotagede-Yogya 22 orang. Angka-angka ini memberi makna, penduduk Belanda berani tinggal di bagian mana pun wilayah Indonesia walaupun hanya 2-3 keluarga.

Tidak mungkin mereka berani kalau tidak ada kenyamanan, dukungan, dan penghargaan dari penduduk di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain, pribumi takut mengganggu karena walau tidak ada tentara Belanda, tetapi aparat desa, polisi, dan tentara pribumi yang bekerja untuk Belanda jumlahnya sangat banyak dan menekan.

Dijajah tentara sendiri

Tahun 1930, sebagian anak bangsa ini tengah bangkit nasionalismenya, terutama setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, tetapi sebagian besar penduduk yang sudah relatif terdidik justru masih nyaman mendukung pemerintah penjajah. Mereka yang telah melek huruf, dapat membaca huruf Latin, sebanyak 6,4 persen dari total penduduk.

Mereka ini, 274.802 orang, menjadi aparat desa yang membantu penuh pemerintahan penjajah. Birokrasi pemerintahan Belanda, di luar pemerintahan desa, digerakkan oleh pribumi. Dari 80.000 pegawai pemerintah, 70.000 (69.939 orang) adalah pribumi dan hanya 8.235 orang Belanda dan 2.360 turunan China. Pribumi telah menjadi alat terpenting.

Apa yang mencengangkan kita adalah kekuatan tentara Nederlandsch-Indie berjumlah 45.740 orang. Dari jumlah tersebut, 37.704 orang atau 82,4 persennya adalah pribumi. Di Jawa hanya  6.637 tentara Belanda dan  26.026 tentara yang pribumi. Di luar Jawa jumlah tentara Belanda lebih kecil, 1.378 orang, dan pribuminya 7.594 orang. Seluruh polisi di Nederlandsch-Indie (Indonesia) berjumlah 35.840 orang, 34.340 orang atau 95,8 persen adalah pribumi.

Angka-angka yang disebutkan ini sangat meyakinkan kita bahwa Indonesia dijajah oleh tentara dan polisi anak bangsa sendiri. Satu keluarga Belanda dapat tinggal di mana saja karena tentara dan polisi yang orang pribumi ada di mana-mana.

Modal sosial yang lemah 

Mudahnya VOC masuk dan ”disambut damai”, kolaborasi antara elite lokal dan penjajah, dan dukungan sebagian besar rakyat yang relatif terdidik mengukuhkan ratusan tahun penjajahan. Kenyataan ini tidak dapat dipisahkan dari fenomena rendahnya modal sosial penduduk di Nusantara.

Ciri modal sosial yang rendah, masyarakat tercerai-berai dan jatuh ke dalam setidaknya tiga jenis krisis: krisis kepercayaan antarsesama, krisis empati, dan krisis kemanusiaan. Krisis akibat modal sosial yang rendah di awal masa VOC tersebut tampaknya terus berlanjut hingga kini!

Mari kita tengok ke dalam. Krisis kepercayaan telah membuat kita saling curiga antar-anak bangsa. Krisis empati membuat kita ”tega” dan kurang peduli akan situasi yang dialami saudara kita yang lain. Krisis kemanusiaan menyebabkan kita tak saling mencintai antarmanusia.

Akibat dari ketiga jenis krisis budaya ini, masyarakat dari dulu hingga sekarang jatuh dalam suasana mirip dengan apa yang disebut oleh Alberto Melucci sebagai krisis identitas: homelessness personal identity (ketunawismaan identitas diri).

Masyarakat kehilangan orientasi nilai dan juga kehilangan otonominya. Sistem pemerintahan dan organisasi sosial masyarakat—sebelum datangnya penjajah, masa penjajahan, dan setelah merdeka—yang totaliter telah memberangus segala bentuk kreativitas, kemandirian, perasaan berharga (sense of efficacy), dan kebersamaan dalam masyarakat. Hanya dengan ratusan tentara, penjajah dapat menaklukkan Nusantara.

Indonesia baru saja memperingati HUT ke-73 kemerdekaannya. Namun, setelah 73 tahun merdeka, kita tampaknya masih gagap untuk keluar dari suasana ketercerai-beraian. Budaya saling menghujat, saling menjatuhkan, dan saling fitnah terwarisi turun-temurun sejak masa awal VOC sampai hari ini.

Kita mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, membangun infrastruktur, dan meningkatkan tingkat pendidikan, tetapi ketika modal sosial yang ada di masyarakat lemah, sepertinya ada bom waktu yang bukan tidak mungkin akan memperlemah bangsa ini. Jangan sampai penjajahan bentuk lain oleh sekelompok kecil orang mengulang sejarah masa lalu kita. Dirgahayu Indonesia.

Jousairi Hasbullah Statistisi Pensiunan BPS; Lulusan Flinders University, Australia

BUSTANUL ARIFIN : Pertanian dan Revolusi 4.0

Kompas, 1 Agustus 2018

Pada forum Indef School of Political Economy (ISPE) di London Inggris,  Desember 2017, Duta Besar RI untuk Polandia Peter Gontha mengawali ceramahnya dengan suatu kritik serius bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sumber kemiskinan.

Tenggorokan saya seakan tercekat, pipi terasa tertampar, dan pikiran melayang tak keruan, sambil menebak-nebak ke mana arah ceramahnya nanti. Beberapa orang yang kenal sosok dan karakter Peter Gontha pasti tak asing lagi dengan gaya bicara lugas, point-blank, dan apa adanya. Selain sebagai dubes, ia wirausaha sukses, pendiri Java Jazz, dan mampu bertahan di kancah elite semua rezim, dari era Orde Baru, Reformasi, hingga era Presiden Joko Widodo.

Sebagai salah satu mentor ISPE, saya menjadi risau karena Peter Gontha sedang berbicara di depan puluhan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan pascasarjana dari sekian universitas di Inggris. Saya khawatir para calon pemimpin bangsa masa depan itu akan ”termakan” begitu saja sehingga tak tertarik mempelajari ekonomi pertanian atau disiplin ilmu lain yang berhubungan langsung dan tak langsung dengan pembangunan pertanian. Provokasi Gontha masih terus berlanjut sampai setengah waktu dari ceramahnya. Akhirnya, hati saya mulai tenteram dan pikiran menjadi tenang karena sang dubes flamboyan menawarkan sekian macam solusi untuk senantiasa peka terhadap perubahan lingkungan.

Benar bahwa sektor pertanian dan ekonomi Indonesia secara umum akan terus tertinggal jika masih menggunakan jargon lama dan kosakata usang untuk berselancar bersama gelombang perubahan yang sedang terjadi. Calon pemimpin bangsa masa depan itu harus siap menjadi agen perubahan, pelaku dan pemimpin perubahan, mampu mengendalikan arah perubahan, bahkan mengubah strategi jika strategi awal banyak menemui hambatan.

Kinerja pembangunan pertanian

Artikel ini membahas tantangan besar pembangunan pertanian di era Revolusi Industri 4.0, meminjam istilah Klaus Schwab. Setelah hampir memasuki tahun terakhir dari Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, kinerja sektor pertanian belum banyak menjadi basis ekonomi Indonesia seperti amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Pertanian dalam arti luas tumbuh 3,81 persen per tahun, sebenarnya tak terlalu buruk mengingat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,06 persen pada 2017.

Masyarakat tak akan berharap pertumbuhan pertanian mencapai 6  persen seperti era 1980-an ketika pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen. Artinya, sektor pertanian belum mampu menjadi pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja bagi perekonomian Indonesia.

Pada sektor pangan pokok, khususnya beras, strategi peningkatan produksi dan stabilisasi harga beras masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat umum. Sambil menunggu pengumuman resmi pemerintah tentang angka kinerja produksi yang kini sedang dihitung ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode kerangka sampel area, fakta tingginya harga eceran beras tentu menjadi penentu bagi laju inflasi dan bahkan garis kemiskinan.

Sampai Juni 2018, data BPS menunjukkan, impor beras mencapai 896.000 ton, naik signifikan dari 305.000 ton pada 2017. Dengan kekeringan yang mulai melanda sejumlah sentra produksi beras, angka impor 2018 ini mungkin akan melebihi impor 2016 sebesar 1,3 juta ton. Pemerintah mengambil keputusan impor 500.000 ton awal tahun untuk stok Bulog dan kemungkinan tambahan 500.000 ton untuk operasi pasar dan penanggulangan keadaan darurat lain.

BPS mencatat harga eceran beras pada Juni 2018 sebesar Rp 13.825 per kilogram, meningkat 5,41 persen dibandingkan Juni 2017. Harga beras sekarang telah menurun dibandingkan Februari 2018 sebesar Rp 14.697 per kilogram, rekor tertinggi selama ini. Tingginya harga beras dan pangan lain memberikan sumbangan khusus pada garis kemiskinan di Indonesia. Harga beras berkontribusi 73,48 pada garis kemiskinan pada Maret 2018, meningkat dibandingkan sumbangan 73,35 persen pada September 2017. Komoditas pangan yang berpengaruh pada garis kemiskinan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam, daging ayam, mi instan, dan gula pasir.

Walau jumlah orang miskin telah turun menjadi 25,95 juta orang (9,82 persen) pada Maret 2018, dari 26,58 juta orang (10,12 persen) pada September 2017, jumlah orang miskin di perdesaan masih besar 15,81 juta orang (13,20 persen), lebih tinggi dari perkotaan yang 10,14 juta orang (7,02 persen).

Transformasi struktural 

Pembangunan pertanian adalah proses transformasi struktural perekonomian, dari semula berbasis sektor pertanian dan perdesaan bergeser menjadi berbasis sektor industri dan jasa. Transformasi struktural tidak linier dan penuh liku, berhubungan dengan serangkaian aksi-reaksi oleh para pelaku ekonomi, insentif-respons oleh perumus kebijakan, serta tindakan-konsekuensi oleh segenap lapisan masyarakat madani yang lebih beradab. Proses pembangunan pertanian yang berhasil tidak hanya akan memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi pada keberadaban suatu proses transformasi.

Proses transformasi struktural yang kokoh akan menghasilkan industri yang tangguh dan menjadi andalan pembangunan sehingga menciptakan sektor jasa dan tersier lain yang jadi tumpuan hidup kelas menengah masa depan. Kaum kelas menengah yang diperkirakan melebihi 100 juta orang dalam waktu dekat akan menjadi pelaku penting di era Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi data, pendekatan digital, dan peran generasi milenial yang sudah memasuki pasar kerja dan berbaur dalam menentukan perjalanan ekonomi Indonesia masa mendatang.

Chris Barret (2011) membuat tahapan transformasi struktural berikut. Pertama, tahap awal ”menggerakkan sektor pertanian” (Mosher). Kedua, tahap peran pertanian dalam pembangunan ekonomi (Johnston-Mellor). Ketiga, tahap kenaikan pendapatan pertanian yang lebih rendah dari kenaikan pendapatan non-pertanian karena perbedaan kapasitas produksi dan SDM pertanian (Schultz). Keempat, tahap integrasi pasar tenaga kerja dan pasar keuangan alias era industri modern.

Jika suatu negara mencoba melompat langsung ke ekonomi industri modern atau era Revolusi Industri 4.0 tanpa melalui tiga tahapan awal, bukan manfaat yang akan diperoleh, tetapi ”bencana” yang tak ringan. Misalnya, ekonomi digital sudah amat maju, banyak usaha rintisan dan siap menghubungkan petani dan konsumen atau pasar lebih luas. Jika produktivitas pertanian tidak tinggi dan permintaan akan produk pertanian meningkat pesat, era disrupsi seperti itu justru akan meningkatkan ketergantungan pada produk pertanian negara lain. Jika laju inovasi, riset dan pengembangan (R&D) terlalu rendah, misalnya karena kapasitas SDM yang rendah, integrasi pasar tenaga kerja dan pasar keuangan seperti pada tahap keempat masih sulit terjadi.

Opsi strategi kebijakan masa depan adalah pembangunan pertanian perlu lebih berani mencari terobosan strategis, model bisnis, bantuan langsung petani, dan pemberdayaan masyarakat madani, termasuk bentuk pengembangan bioteknologi modern, pertanian presisi, pertanian ramah lingkungan, dan penanganan pascapanen lebih efisien.

Terakhir, strategi peningkatan kualitas modal manusia, terutama di perdesaan, untuk mendukung strategi industrialisasi perdesaan, industri pengolahan produk pertanian, jasa, dan perdagangan. Opsi kebijakan itu akan mampu meningkatkan daya permintaan atau pasar domestik serta membantu petani, terutama petani muda, masuk dan berperan besar di era industri modern.

Bustanul Arifin Guru Besar Ekonomi Pertanian Unila & Ekonom Senior Indef

26 August 2018

Mengkapitalisasi Istri sendiri, kok bisa?

#Finance #StartUp #Keuangan #SinergiPasangan #CashFlow #CashCow #HumanResources

Pernah dengar bagaimana Pabrik Apple di China - FoxConn mengelola para pekerjanya? Jadwal kerja padat, shift penuh serta asrama sempit berdesakan untuk karyawan kerah biru mereka. Dari ongkos murah para induatrialis Cina ini, Apple mendapat margin yang menggiurkan ditambah lagi strategi branding yang mengesankan produk-produk Apple adalah produk craftmanship berkualitas tinggi.

Tenaga kerja adalah kunci sumber daya yang paling utama dalam setiap bisnis. Kapitalisasi tenaga kerja yang maksimal akan mendongkrak produktivitas bisnis yang berujung pada revenue maksimum pula.

Nah, bicara efisiensi dan kapitalisasi tenaga kerja oleh para taipan bisnis ini menginspirasi saya untuk menulis soal memaksimalkan resources yang kita punya dalam skala usaha baru yg saya geluti. Sebagai pengusaha pemula, tak banyak karyawan yg bisa direkrut, tak banyak orang yg bisa dilibatkan mengingat terbatasnya sumber daya dan modal. Satu2nya orang lain yg bisa support bisnis saya dari awal adalah istri saya sendiri.

Istri adalah resources yang berdayaguna tinggi. Umumnya pasangan hidup kita mengetahui titik lemah kita dan faham kelebihan kita. Di sisi lain, dia akan memiliki kelebihan sebaliknya yg akan berfaedah sebagai naker dalam bisnis. Misal, saya termasuk yg baik dalam sales & business develoment, risk taker tapi agak gegabah mengelola uang, cenderung boros dan senang belanja.

Saya memaksimalkan kemampuan istri untuk mengelola keuangan keluarga sekaligus perusahaan. Awalnya berat, karena ego dan kenyamanan yg terganggu, belum lagi istri yg terkadang gak tahan akan sikap inkonsistensi dari saya sendiri dalam disiplin keuangan. Tetapi dengan komitmen yg terus diperbaiki dan sikap konsisten bahkan pada saat berselisih, maka perlahan kami menjadi nyaman mendisiplinkan diri dalam soal ini.

Setelah sekian bulan, istri saya libatkan dalam hal reimbursement dan gaji karyawan. Rekening mulai dibuat rekening tabungan bisnis yg dia punya otoritas. Masalah kemudian muncul, soal belum tekunnya dia mengelola keuangan dan habis waktu karena menghitung arus kas bisnisnya sendiri (istri saya jualan es, jualan baju dan mengelola pembiayaan syariah dari barang konsumtif sampai modal bisnis skala mikro). Setiap hari ia dengan tekun menghitung arus masuk, arus keluar dan piutang di dalam buku2 ledger setebal 3 jari miliknya. Ia punya basis data catatan pelanggan sejak dia memulai bisnisnya sendiri.

Saya terus mendampinginya dan membuat situasi-situasi rasional untuk diputuskan. Misalnya, dia sering nyeletuk kalau dia dulu kerja itu untuk fun, saya berhasil mempengaruhinya (walau dia terlalu sombong untuk mengakuinya) untuk berhenti bekerja dan akan fun pula dalam bisnisnya. Eh benar saja, setelah saya support misalnya dengan selalu mengantarnya pergi belanja dagangan pakaian ke tanah abang, atau dagangan handphone ke ITC Depok tak lama ia memutuskan berhenti bekerja dan fokus membangun bisnisnya itu.

Sesekali saya sibuk tak bisa mengantarnya, rupanya ia kesulitan dan terkadang jenuh juga dengan rutinitas yang ia lakukan mirip bisnis tukang sate: dari motong daging, bikin bumbu, panggang sate sampai menyajikannya ke customer dilakukan oleh dirinya sendiri. Saya sering mencoba "mengguruinya" soal membangun sistem dalam bisnis, tapi bukan istri saya kalau gak bisa ngeles, ia akan menyebut kegagalan-kegagalan cashflow saya kalau saya mencoba mengajarinya soal merekrut karyawan atau menggunakan aplikasi untuk menghitung keuangan bisnis ritel yg ia jalankan.

Dan jika sudah adu argumen, saya memilih diam dan mengutuk diri saya sendiri karena lemah sekali soal ini sehingga gak bisa menjawab kritikan balik istri saya itu. Tapi diam2 saya terus belajar dan memperbaiki diri dengan berfikir positif atas masukan beliau itu. Saya belajar menurunkan cost hidup saya, misalnya dari ongkos komunikasi kartu pasca bayar saya yg dulu di kisaran 1.5 s.d. 1.9 juta per bulan sehingga nyaris di 300 ribuan saja per bulan sepanjang 3 bulan ini.

Biasanya saya tak tahan untuk mengantongi 500 s.d. 1 juta minimal di dompet jika saya (meminjam istilah istri saya) "kelayapan". Itu dulu, sementara saat ini saya bisa "hidup" dengan happy jika hanya mengantongi 100-200 ribuan saja di kantong (dengan catatan bensin mobil ada, uang plastik cukup untuk transaksi tol atau KRL/Transjakarta, dan GoPay untuk ongkos Gojek). Kritik dan kalimat2 sinis soal kongkow2, haha-hihi yang dianggapnya gak menghasilkan uang saya senyumin aja karena saya tahu benar untuk sales dan develop bisnis ya memang begini caranya.

Alhasil dalam 2 tahun membangun bisnis ini, saya lebih mampu berhemat, lebih bisa bebas dari pengawasan ketat dan kontrol istri saya dalam soal daily cost dan impactnya istri saya lebih leluasa mengelola keuangan keluarga tanpa diganggu oleh kacaunya arus kas karena salah kelola bisnis dan kesalahan2 keuangan yg saya lakukan.

Nah, itulah sekelumit kisah saya mengelola human resources yg saya punya dan itu adalah istri saya sendiri, dan ini pun baru dari 1 aspek saja: mengelola keuangan. Aspek2 lain bisa teman2 temukan sendiri pada pasangan sesuai dengan anugerah yg Tuhan berikan pada pasangan dan diri masing2, tentu beda2 dan unik, tinggal digali dan kita mau jujur menghadapinya.

Salam Berdaya..

Kang Sirod

25 August 2018

Mencermati tulisan Prof. Arya Hadi Dharmawan soal dukungan beliau ke Jokowi

Agak lucu saya membaca postingan sdr. Andi Irman (tim media sosial Jokowi) yang memforward tulisan Prof. Arya Hadi Dharmawan di statusnya. Lucu kenapa? karena terlalu banyak bumbu-bumbu eufimisme dan pengalihan logika akal sehat dalam tulisan tersebut. Hanya demi membenarkan argumen dukungannya kepada pemerintahan Jokowi. Memang jelang tahun 2019 ini semakin banyak yang ingin tampil ke publik, mungkin berharap masuk dalam pusaran besar kekuasaan.

Saat ini memang kita sedang dilanda krisis multidimensi. Bukan hanya masyarakat awam, kaum intelektual di negeri ini pun ramai-ramai mencobot baju intelektualitasnya demi rekam jejak digital bersama penguasa untuk menjadi jalan kenikmatan dan akses resources. Walaupun seperti biasa, kecenderungan tersebut diawali dengan kalimat "saya pun tak ada kaitan bisnis pak Jokowi" hehehe.. ah becanda bapak ini, kalau dosen mah bukan kaitan bisnis dengan penguasa dong ya, masa dosen kok berbisnis, dengan Presiden lagi? sebuah pernyataan yang memukau bagi kaum yang berfikir pendek.

Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, Saya Muhammad Sirod, alumni IPB masuk tahun 1997 (dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, angkatan ke-34 semenjak IPB lahir dan memisahkan diri dari Universitas Indonesia pada tahun 1963). Saya bukan siapa-siapa juga, hanya satu dari ratusan ribu alumni IPB yang independen mencari nafkah, tidak menjadi Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMN atau menjadi konsultan dari lembaga-lembaga pemerintahan sebagaimana umumnya alumni IPB memilih profesinya.

Di sinilah kekuatan alumni IPB secara umum, siapapun penguasanya, alumni IPB selalu menjadi bagian kontributor bagi negara. Menjelaskan posisi ini penting, karena menghindari bias dan  untuk menilai "kemerdekaan berfikir".

Saya sendiri tidak mengenal Prof. Arya Hadi Dharmawan secara pribadi. Di IPB banyak guru besar, dan nama-nama besar misalnya Prof. Eriyatno pakar sistem guru saya sendiri, Prof. Kudang B. Suminar dan Prof. Marimin pakar komputasi & Fuzzy Logic, Prof. Muhammad Firdaus yang aktif menulis soal ekonomi pertanian, atau sederet guru-guru besar yang juga alumni IPB yang telah saya "lalap" pemikiran-pemikiran besarnya untuk negeri ini seperti Prof. Bustanul Arifien. Sementara Arya Hadi Dharmawan, seperti terlewat dari jajaran pemikir-pemikir besar bangsa ini. Mungkin memang saya kurang membaca dan mengamati lagi jajaran orang-orang hebat di negeri ini sampai-sampai nama Prof. Arya Hadi Dharmawan, kok bisa terlewat.

Lewat mesin pencari Google saya coba telusuri sosok beliau dengan mengetikkan nama "Arya Hadi Dharmawan", maka didapat sitasi dari Google scholar yang membuktikan bahwa ybs memang seorang akademisi/peneliti. Saya coba amati dan gulung ke bawah laman hasil pencarian, ternyata hasil pencarian lebih banyak menunjukkan profil beliau dari beragam situs web. Ada yang dari laman resmi IPB, laman berita politik seperti RMOL, laman diskusi Kaskus, blog gratisan seperti wordpress sampai platform medsos di facebook dan instagram. Wah, ternyata dosen gaul ini, pikir saya. Agak aneh, seorang professor bukan banyak menulis artikel ilmiah atau opini publik di media nasional (online) tapi malah bernarsis ria di media sosial. Pasti banyak opini-opini yang membuat rinduh rendah jagat maya nih, pikir saya.

Dalam sebuah laman berita, dan berita resmi IPB maka didapat posisi beliau sekarang menjabat Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat dalam Fakultas Ekologi Manusia IPB. Sebuah fakultas yang cukup baru di IPB dan baru saja melahirkan rektor baru Dr. Arif Satria yang sebelumnya memimpin dekanat berkode huruf I ini.

Pada tahun 2012, Prof. Arya ini pernah mempermalukan institusi IPB dengan menulis sebuah surat terbuka kritik pada SBY Surat terbuka Arya Hadi ke SBY , sehingga ditegur IPB karena mencantumkan logo IPB pada surat terbukanya tanpa koordinasi dengan institusinya terlebih dahulu. Beliau dalam tulisan yg dirilis Andi Irman juga menuliskan mendukung Prabowo pada 2009, seingat penulis, Prabowo saat itu berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri dan dikalahkan SBY - JK. Dari dua info ini silahkan ditafsirkan sendiri arah dukungan Pak Dosen pada politik di negeri ini. Bisa jadi beliau bukan mendukung Prabowo, tetapi mendukung Megawati hehehe..

Tulisan yg tersebar itu dimulai dengan soal filsafat ilmu, soal value dalam ilmu, kemudian diarahkan pada kuliah sosiologi pedesaan dan ekologi manusia lalu diakhiri dengan menyimpulkan dukungan pada Jokowi, funny. Bagaimana seorang guru besar bisa cacat logika mendukung seorang jokowi melalui alur berfikir seperti ini? Apakah beliau ingin menggiring opini bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang sangat membela Desa? atau sosok ndeso?

Beliau menulis Jokowi membangun bendungan-bendungan. Perlu difahami bahwa bendungan-bendungan besar di Indonesia itu sudah diinisiasi oleh birokrat-birokrat kita salah satunya Pak Basuki Hadimulyo yg sekarang menjadi menteri PUPR. Ada 39 bendungan yang diulas pada International Conference on Large Dams di Bali yang penulis hadiri. Kini Pak Menteri menyatakan bahwa cuma ada 16 bendungan yg dirancang di era SBY sementara pak Jokowi ada 49 bendungan, total jadi 65 bendungan. Silahkan dicari sendiri data siapa yang akurat, karena saya sendiri yang mendapat data tsb pada ICOLD beberapa tahun lalu di Bali.

Vidio Progress Bendungan di Indonesia dari International Conference on Large Dams di Bali 1-6 Juni 2014

Biodiesel? rupanya pak Dosen ini tidak membaca bagaimana sejarah Biodiesel berkembang di negeri ini dan kemudian menimpakan semua jasa pengembangan biodiesel ke Pak Jokowi. Baiknya beliau banyak baca tulisan-tulisan Dr. Kiman Siregar, dosen UNSYIAH Aceh yang juga lulusan IPB dari Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Beliau bukan pakar bendungan/hydrology bicara bendungan, beliau bukan pakar Biodiesel, bicara biodiesel. Apakah begini kualitas intelektual kita saat ini?

Maka buat saya, tulisan Arya Hadi Dharmawan itu lebih baik dianggap angin lalu, karena itu bukan tulisan yg layak ditanggapi serius.




Muhammad Sirod
Praktisi Air Perpipaan dan Bendungan