Sirod's Weblog: MENYOAL KEBERPIHAKAN MEDIA

MENYOAL KEBERPIHAKAN MEDIA

Saya bukan seorang lulusan komunikasi atau seorang jurnalis. Pada awal tulisan ini saya merasa perlu menegaskan agar banyak masukan dan kritikan untuk memperbaiki tulisan ini dan perspektif yang lebih kaya. Saya merasa banyak sekali mendapatkan informasi dan pengetahuan baru akhir-akhir ini dengan membiarkan diri saya berfikir terbuka, bijak dalam berfihak dan mencoba mengetengahkan ide seekstrim apapun. Ternyata, dengan menggantungkan diri hanya kepada Tuhan, itu adalah satu-satunya kemerdekaan yang hakiki menurut saya. Tidak bergantung pada apapun, sesulit apapun kenyataan hidup yang kita hadapi.

Media akhir-akhir ini tampak berfihak sesuai dengan era korporasi media yang dimulai oleh Prof. BJ. Habibie melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Habibie, melakukan kebijakan dengan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga mempermudah lahirnya media massa baru. Semangat ini mempertegas tuntutan reformasi dalam memperbaiki demokratisasi di negeri ini selepas era represif orde baru berakhir tahun 1998. Keuntungan bangsa ini begitu banyak selepas beliau melakukan langkah besar tersebut. Media baru tanpa izin kementrian penerangan terus bermunculan. Media-media tumbuh bak kecambah seiring tingginya arus modal masuk dan perubahan cara menikmati media massa dan pola-pola komunikasi digital.

Jika dulu kita terbiasa membaca koran dan majalah di atas kertas, maka akhir-akhir ini rasa-rasanya media tersebut dapat digantikan dengan mudah kita akses melalui perangkat elektronik dengan beragam fiturnya yang memanjakan. Kita sendiri yang menentukan bagaimana berita akan kita dapatkan, kita sendiri pula yang mengelola itu semua sesuai kebutuhan tentunya. Celakanya, tidak semua pengguna media elektronik mampu mengolah itu sesuai dengan kebutuhan. Sebagai pengguna, banyak orang kebingungan bagaimana mengelola gadget agar tidak mengganggu produktivitas dirinya. Terlebih lagi, beberapa orang kurang dapat cover both side dalam membandingkan satu media dengan media lainnya dikarenakan sudah mendikotomikan kelompok media, menjadi pro ini atau pro itu. Sebenarnya hal ini “wajar” dan alamiah, karena watak media yang hidup berdasarkan rating iklan dan jumlah readership akan dengan sendirinya beradaptasi dengan itu semua. Jika ada banyak berita yang diakses oleh banyak pula pembaca maka hitung-hitungan bisnis media tersebut bisalah kita sebut bagus dan kredibel (menurut ukuran bisnis media). Jadi, mau tidak mau mengukur besar tidaknya media sekarang bukan hanya pada kebenaran dari isi berita yang dikabarkan, tetapi seberapa banyak pula media tersebut diakses oleh publik.

Ukuran semakin banyak orang yang percaya maka sebanyak itulah satu berita dianggap benar, nampaknya menjadi satu kenyataan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Siapa yang berbeda dan genuine dengan gayanya akan menjadi “santapan” pemberitaan, betapa pun tidak pentingnya atau tidak mendidiknya sosok tersebut. Siapapun atau apapun yang tampak kontroversial, berbeda dari kebanyakan orang, akan menjadi kata kunci dari mesin pencari. Menjadi berbeda adalah satu tuntutan di kala ratusan juta mata membutuhkan informasi yang berbeda di tengah kejenuhan informasi yang sama atau serupa. Kreatifitas pelaku berita dan berita itu sendiri menjadi tuntutan masyarakat. Etno-branding, sebutannya adalah sebuah pendekatan marketing yang semakin dibutuhkan.

ANTARA MELAWAN ARUS ATAU BERMAIN-MAIN DENGAN ARUS

Arus informasi yang sedemikian banyaknya, berlalu-lalang dalam gadget para pembaca berita. Mulai dari berita ekonomi sampai politik, dari isu perselingkuhan sampai kasus gugat cerai selebritis, bahkan perang minyak di timur tengah mendominasi konsumsi anak negeri. Satu sisi kita bisa memilah informasi yang masuk, di sisi lain berita tersebut masuk lewat orang-orang yang kita kenal dalam media sosial semacam facebook, twitter, whatsapp, lines bahkan mailing list yang tampak kuno sekarang.

Justifikasi para pembaca dan pemirsa seringkali menyeret kelompok masyarakat lain untuk ikut-ikutan percaya pada ide dan pemahaman kebanyakan orang. Hal ini terkadang dianggap sebagai kebenaran kolektif yang dianggap permanen oleh pers kita. Industri media yang sebenarnya tidak pernah netral itu ikut membentuk pola pikir masyarakat kita. Struktur organisasi wartawan yang tak ubahnya hierarki korporasi biasa kemudian menentukan persepsi publik. Siapa yang menguasai persepsi, dia lah penguasa sekarang, dan pertarungan politik dan ekonomi pun tergantung kemenangan dari persepsi publik. Sebuah peperangan soft-power di era informasi web 2.0 sekarang.

Kita boleh saja menentang arus informasi dengan mencoba menayangkan berita dan informasi alternatif untuk satu keadaan. Tapi seperti kata filsuf jerman terkenal Frederic Nietszhe : “Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed”. Kita sendiri sebenarnya secara tak sadar memaksa fikiran terbuka kita untuk mengkondisikan opini dan kesadaran kita untuk mempercayai apa-apa yang kita yakini sebelumnya. Judgment ini akan terus dipelihara sepanjang kita sendiri membiarkan pemikiran kita menolak hal-hal yang tidak kita sukai.

SOAL SALAH BENAR

Lalu di mana letak kebenaran? Kita seringkali tertukar mana informasi yang benar karena terkonfirmasi atau mana informasi yang merupakan “permainan data atau statistik” atau pemilahan informasi atau barangkali sebuah framing dalam pemberitaan. Saking banyaknya informasi yang beredar, kita bahkan seringkali percaya saja informasi yang disebar oleh kelompok kita sendiri. Sedikit sekali saya temukan orang-orang yang mau mencoba meresapi informasi atau kabar berita yang dia tidak suka. Justifikasi fikiran pembaca biasanya mendahului akal sehat. Bahkan berkali-kali dalam diskusi di media sosial, sering saya temukan sikap pembaca yang defensif dikarenakan “cinta buta” pada seorang tokoh, sebagaimana ia mencintai seorang artis karena ketampanan atau mahirnya artis tersebut membawakan sebuah lagu. Tokoh berita yang kebetulan misalnya seorang pemimpin politik, dipuja-puja habis-habisan layaknya nabi baru yang tanpa cela dan noda. Begitu ada informasi yang mengkritisi kebijakan dalam perspektif berbeda, seakan-akan dianggap menyerang dan menghambat. Kata-kata dari kasar sampai halus seperti “biarkan beliau bekerja”, “jangan diganggu” mengalir lancar seolah-olah kata-kata bijak bestari dari orang-orang yang netral. Padahal sejatinya sifat defensif yang berlebihan dari orang-orang lemah anti kritik yang dulu tumbuh subur di masa-masa orde lama dan orde baru.

Jika dulu media hanya satu arah dan pemerintah dengan cara represif memaksa arus informasi kepada masyarakat dengan kekuatan efektif departemen penerangan. Maka sekarang, dengan kekuatan jejaring kapitalisme pers, tangan-tangan kekuasaan memainkan peranan “pemaksaan” persepsi publik dengan serangkaian teknik manipulasi media. Contoh-contoh manipulasi media menurut sumber di wikipedia.org adalah: Kambing hitam – teknik ini caranya mengarahkan mata dan perhatian publik pada kesalahan satu orang, sehingga melupakan kesalahan sistem secara keseluruhan; Fenomena – yaitu memunculkan tokoh atau kejadian yang fenomenal yang menyentuh khalayak ramai yang tujuannya menaikkan pamor satu peristiwa atau orang dan menutupi informasi lengkap dan fakta; Semantics – memunculkan istilah bahasa yang kesannya akan mendapatkan reaksi publik yang dikehendaki. Misalnya “kenaikan harga” disebut “penyesuaian harga”. Sejumlah aktivis diamankan ditulis menjadi “penculikan aktivis”. Atau misalnya “menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) dengan menyebut istilah “tidak mencabut subsidi bbm”; Pemulihan / Regression – misalnya mengubah persepsi publik terhadap seseorang yang dianggap tidak relijius dengan menampilkan orang tersebut saat sedang beribadah; Penyesatan informasi (misleading) – misalnya menulis kisah sulit semasa kecil seorang pengusaha di media-media bisnis, untuk mendapatkan kesan bahwa si pengusaha tersebut sukses dan pekerja keras. Padahal, pengusaha tersebut memang keturunan pengusaha yang memang sudah kaya sebelumnya; ketakutan / horror – menyebarkan informasi bahwa seseorang adalah biang kekacauan dan pelanggar HAM, sehingga didapat kesan publik bahwa orang tersebut sangat tidak layak mendapatkan jabatan publik apapun.

Wartawan senior Kompas, Budiarto Shambazy mengatakan dalam satu wawancara di MetroTV bahwa media amerika sekelas Washington Post atau Times dianggap itu menyatakan tidak netral, tapi independen. Istilah yang menurut saya terlalu memaksakan diri. Netral adalah benar-benar tidak berpihak, sementara independen adalah memutuskan dirinya bebas berpihak pada siapapun. Satu eufimisme terhadap kalangan sendiri. Entah darimana wartawan senior yang sering memuji-muji presiden Megawati saat berkuasa dulu ini mendapatkan definisi istilah yang agak aneh tersebut. Kita mengatakan independensi artinya kekuatan untuk tidak memihak atau berat sebelah, beliau malah menukar arti tersebut.

Anggapan masyarakat terhadap korporasi media yang berpihak disangkutkan dengan ideologi satu kelompok pers agaknya perlu disuarakan terus pada setiap orang. Dengan era keterbukaan sekarang, kita rasa-rasanya perlu memberi label kelompok NASIONALIS, SEKULER, RELIGIUS berikut sumber-sumber dana pada masing-masing kelompok media yang ada di negeri ini. Perlu adanya sekelompok orang yang berbasis komunitas untuk menyoroti semua media-media yang ada dan mulai meraksasa di negeri ini. Bukan untuk memusuhi dan menghalangi langkah-langkah bisnis mereka, tetapi melindungi kepentingan negeri ini dari mogul-mogul baru yang akan bermunculan mencaplok apa saja yang dianggap harus mereka kuasai. Bisnis apapun jika sudah meraksasa tidak boleh menguasai pemikiran setiap orang. Bisnis hendaknya tetap dalam suasana yang egaliter dan kesetaraan antara penjual dan pembeli. Dalam dunia bisnis media, semakin tinggi kebebasan kita memilih, semakin mahal dan bermutu yang kita dapat. Layaknya media TV nasional melawan TV berbayar, semakin banyak pilihan maka semakin tinggi biaya yang kita harus keluarkan. Dalam bisnis media hiburan juga berlaku, semakin tinggi rating, maka semakin baik acara tersebut dari sisi pendapatan. Persetan dengan edukasi dan pengetahuan yang mencerahkan, yang penting disukai oleh sebanyak mungkin orang. Maka pada ujungnya, karakter rakyat yang dijejali dengan informasi-informasi inilah yang menentukan kualitas pemerintahan dan negara yang kita tinggali ini. Bukan kualitas dari buah fikir orang-orang yang berdedikasi tinggi, tapi buah persepsi kebanyakan orang. Kebenaran yang dimasksud adalah benar karena umumnya orang menganggap benar.

ANTARA SEKULER – LIBERAL DAN KONSERVATIF

Sumber: informationisbeautiful.net

Gambar di atas menjelaskan keadaan masyarakat di barat (Amerika dan Eropa) terhadap kecenderungan keberpihakan dalam isu-isu politik. Artinya, umumnya manusia jika dikaitkan dengan latar belakang, pola hidup dan pandangan hidupnya, akan mempercayai nilai-nilai dan keyakinan yang cenderung ke kiri atau ke kanan. Yang berada di tengah-tengah disebut sebagai kaum moderat, yang bisa saja belum menentukan pilihan, belum bersikap atau bahkan mereka adalah oportunis yang memanfaatkan konflik di antara dua kelompok yang berbeda tadi. Apakah sikap oportunis itu salah? Dalam dunia demokrasi, jawabannya sangat tergantung dari persepsi publik lagi.

Legalisasi pernikahan sejenis, aborsi dan keberpihakan pada kaum pendatang adalah isu-isu yang diangkat oleh partai Demokrat di Amerika Serikat. Partai ini sering mengusung ide-ide dari kaum sekuler liberal. Hampir semua presiden dari katolik (minoritas) di AS berasal dari partai ini. Kristen protestan yang banyak dianut oleh warga AS (sensus tahun 2007 sekitar 51%) biasanya pendukung republik. Sebagai anak muda yang sedikit terlibat di era Mei 98, saya mengamati bahwa perubahan pola kepartaian di negeri ini mirip yang terjadi di negeri Paman Sam tersebut, kemudian ini menjadi hal yang mudah jika kita mencoba memahami persepsi publik dikaitkan dengan pola kiri-kanan dalam ideologi politik. Pengelompokan masyarakat kepada bagan atau gambar di atas tadi akan mempermudah kita menebak dan memprediksi sikap seseorang terhadap isu-isu lainnya.

Penghilangan kolom agama dalam KTP, pengurangan jumlah pegawai negeri dan citra pemimpin yang dekat dengan rakyat adalah topik-topik yang diusung kelompok sekuler liberal di Indonesia. Menyakitkan memang, ketika kelompok agama dan religius sedikit alfa terhadap isu ini. Kelompok agamawan sepertinya lupa hidup sederhana, memposisikan dirinya suci lalu bersosialita dalam kemewahan bak pengusaha atau elit masyarakat. Masyarakat rindu hal-hal substantif di negeri ini, masyarakat tahu bahwa kaum yang beragama dan ber-Tuhan pada hakekatnya adalah mereka yang menguasai kesejatian hidup dan kesederhanaan. Masyarakat pun mulai menyadari bahwa menjadi pegawai negeri sipil dengan sogokan uang, kemudian kaya raya dari “ucapan terima kasih” para rekanan proyek menjadi musuh bersama kalangan rakyat yang sulit dan terpinggirkan dalam piramida demokrasi kita. Kesulitan hidup yang terus menerus, kemiskinan, ketertinggalan dari kelompok lain dan kecemburuan agaknya menjadikan masyarakat kita menjadi mudah dipermainkan harapannya. Keadaan ini kemudian direspon oleh media dengan menampilkan tokoh-tokoh alternatif yang sama sekali berbeda dengan tokoh-tokoh agama tersebut. Tokoh-tokoh tanpa cela dan noda tersebut lahir dengan serentetan bukti-bukti mahakarya ajaib plus citra merakyatnya. Bila perlu mengumbar sisi relijius-nya, misalnya pemberitaan massif dan terstruktur saat si idola memimpin shalat berjamaah. Sampai-sampai, beberapa media lupa menuliskan betapa indahnya bacaan si Imam tersebut padahal dilakukan pada shalat dzuhur yang siapapun akan men-shir-kan (memelankan) bacaannya. Bahkan sisi relijius di mata media korporat adalah sesuatu yang tidak tabu diumbar, demi kepentingan politik jangka pendek.

MEDIA ALTERNATIF

Saya dan banyak orang masih percaya bahwa demokrasi adalah salah satu jalan untuk mencapai peradaban manusia yang lebih baik. Demokrasi yang dibentuk sesuai nilai-nilai pancasila dipandang sebagai cara paling cocok dikelola di negeri ini oleh para founding fathers kita. Demokrasi Pancasila menghendaki sopan santun dalam mengungkap fakta dan data untuk disalurkan ke masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah persepsi tentang demokrasi pancasila itu tidak sama dan bahkan tidak seragam antara satu orang dan lainnya. Pancasila sebagai jalan tengah dari beragam ideologi kebangsaan yang membentuk negeri ini, seringkali ditarik ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ideologi masing-masing kelompoknya, apalagi kalau bukan dengan tujuan mencapai kekuasaan dan isme-nya yang memimpin negeri ini. Semakin banyak orang “tercerahkan” maka semakin baik untuk ideologi kelompok tersebut eksis.

sumber: thesleuthjournal.com

Maka tidak heranlah sekarang ini bermunculan media-media alternatif yang menawarkan “rasa baru” pemberitaan. Media-media ini seperti tak mau kalah menyemarakkan hiruk pikuk negeri muslim demokrasi terbesar di dunia ini. Bisnis dotcom yang lesu darah di penghujung tahun 2000, kini mulai menggeliat lagi karena akses internet lebih cepat karena perkembangan industri telepon selular yang didukung oleh perkembangan cepat industri social media dan sistem operasi pendukungnya. Tak ayal, kini bermunculan istilah “generasi menunduk” , sebutan kalangan anak muda yang tak lepas dari perangkat elektronik yang menghubungkan mereka satu sama lainnya. Perubahan teknologi perangkat ini pun mengubah industri pendukungnya dan seakan-akan selalu ada saja penemuan dan kreasi baru industri ini untuk memanjakan para penggunanya.

Jika demikian adanya, maka semua elemen masyarakat baik Academics Business Government atau Community sudah sepatutnya menjadi alat kontrol dari era korporasi media seperti sekarang. Era demokrasi telah melahirkan konglomerat-konglomerat yang menguasai arus informasi, tak ada jalan lain, kita harus membangun kesadaran masyarakat untuk tetap kritis, independen dan melek informasi.